JAKARTA – Percepatan transformasi digital yang menjadi dampak dari pandemi mau tidak mau harus dilakukan sebagai bentuk adaptasi dan resiliensi. Selain perubahan karakter komunikasi bisnis, memang perubahan tak terelakkan juga terjadi dalam komunikasi dalam semua aras lainnya.

Seperti halnya ketika jajaran pengurus Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi UKM RI, Teten Masduki yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Selasa 22/12/2020 kemarin.

Hadir bersama Menteri Koperasi UKM beberapa deputi, yaitu Ir. Arif Rahman Hakim, M.S. (Deputi Pengembangan SDM), Ir. R.S Hanung Harimba Rachman, SE. M (Deputi Pembiayaan), Ir. Victoria Br Simanungkalit, MM ( Deputi Produksi & Pemasaran) dan Ir. Eddy Satriya, MA (Deputi Restrukturisasi Usaha) serta jajaran asdep terkait.

Sementara dari ABDSI hadir Ketua Umum DPN, Cahyadi Joko Sukmono, SIP MM yang didampingi jajaran pengurus nasional antara lain Irham Kelana (Wakil Ketua Umum), Eka Julaiha (Sekretaris Jenderal), Wahyu Heniwati (Bendahara Umum), Early Rahmawati (Ketua Bidang Hukum dan Advokasi), Muhammad Fahmi (Ketua Bidang Kemitraan dan Pengembangan Bisnis) berikut sejumlah Ketua Korwil dari berbagai propinsi.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 menit itu, Cahyadi Joko Sukmono menyampaikan dukungan ABDSI kepada kementerian koperasi terutama dalam agenda pemulihan ekonomi. ABDSI sendiri dalam merespon pandemi dan dampaknya terhadap UMKM, telah mendirikan UMKM Crisis Center sejak maret 2020 dengan kerangka rencana aksi yang terbagi dalam tiga tahap.

Pertama, tahap tanggap darurat yang diproyeksikan berlangsung dari maret sampai dengan akhir bulan Juni 2020. Pada tahap ini dibentuklah UMKMCC berbasis propinsi yang melakukan kerja-kerja pendataan dan riset UMKM terdampak serta berbagai layanan tanggap darurat seperti Klinik Bisnis Tanggap Darurat, Penyangga Pemasaran, Pendampingan Business Resilience Plan, dan Pendampingan Akses Bantuan.

Kedua adalah tahap Adaptasi dan Pemulihan Awal yang diproyeksikan dijalankan dari awal Juli 2020 sampai dengan akhir Desember 2020. Pada tahap ini fokus ABDSI adalah membangun Klinik Pemulihan Bisnis (Business Disaster Recovery) yang menggunakan pendekatan industrial hub sebagai simpul akses kebutuhan pemulihan UMKM dan koperasi.

Ketiga diproyeksikan sebagai tahapan pemulihan dan restrukturisasi usaha dengan tata kebiasaan baru (new normal) yang dimulai Januari 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPN juga mengharapkan Kementerian Koperasi UKM memasukkan Klinik Pemulihan Bisnis dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai program Job Creation bagi Pendampingan Pemulihan UMKM di seluruh Indonesia.

Dalam tanggapannya Teten Masduki menyambut baik ABDSI dan mengharapkan ABDSI tetap menjadi mitra strategi Kementerian Koperasi UKM RI, terutama dalam proses transisi kebijakan dan layanan terhadap UMKM.